Tampaksiring Versus Beijing

Dalam rapat koordinasi Presiden dengan para menteri kabinet dan gubernur se-Indonesia di Tampaksiring, 19-21 April, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tegas menyatakan bahwa Indonesia tetap berpegang pada sistem demokrasi hasil Reformasi 1998 dan tak tergoda menoleh kembali pola otoriter Orde Baru.

Presiden menegaskan hal itu menjawab lontaran saya tentang berkembangnya wacana The China Model atau The Beijing Consensus yang membandingkan kemajuan Tiongkok, penganut satu partai monolit, dengan kelambanan pola demokrasi India dan Indonesia.

Kemajuan pesat Tiongkok dalam satu dasawarsa terakhir—sejak Deng Xiaoping menggulirkan reformasi (1979) merangkul ekonomi pasar bebas sambil tetap mempertahankan sistem partai penguasa tunggal—telah menumbuhkan teori dan paradigma baru. Dalam satu dasawarsa setelah reformasi, Tiongkok mengalami ujian berat dalam bentuk insiden Tiananmen, yang diselesaikan dengan tank besi menggilas pendemo. Sesudah itu Tiongkok bagaikan terkucil melawan arus demokratisasi yang melanda dunia setelah Tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet bubar.

Secara ajaib, Tiongkok justru sintas dan secara tak langsung jadi penyangga saat krisis moneter Asia Timur (1997-1998) melanda seluruh Asia tepi Pasifik, termasuk Jepang akibat Yendaka. Tiongkok mempertahankan kurs yuan di tengah kemerosotan semua mata uang Asia Timur, mulai dari won sampai rupiah. Pada dasawarsa ketiga, secara mengejutkan tetap sintas meski adikuasa AS jadi episentrum krisis moneter 2008.

Alternatif

Ketahanan dan ketangguhan Tiongkok ini jadi gumpalan teori tentang alternatif pembangunan di luar jalur demokrasi liberal Barat dan pasar bebas ekonomi politik. Joshua Copper Ramo dan Stephan Hardley melontarkan istilah The Beijing Consensus. Ramo adalah direktur pelaksana Kissinger Associates, perusahaan konsultan mantan Menlu AS Henry Kissinger, yang terkenal dengan buku The Age of the Unthinkable.

Ramo menulis monograf yang menyatakan bahwa keberhasilan Tiongkok meraih kinerja ekonomi luar biasa tanpa sistem demokrasi liberal Barat menjadi alibi untuk mengklaim: demokrasi parlementer liberal Barat dengan oposisi dan jatuh bangun kabinet berakibat tidak adanya efisiensi dalam pembangunan nasional.

PM Wen Jiabao merumuskannya dengan pidato politik pada Kongres Rakyat Nasional, Maret 2007. Dia mengatakan bahwa untuk Tiongkok barangkali perlu 100 tahun lagi untuk siap berdemokrasi tuntas seperti AS dengan pemilihan presiden langsung antara petahana (incumbent) dan oposisi. Pidato Wen Jiabao itu secara tak langsung merupakan sanggahan terhadap teori Boediono yang dilontarkan dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Gajah Mada, 24 Februari 2007.

Mengutip banyak teoretikus tentang kaitan demokrasi, stabilitas, dan kemajuan ekonomi, Boediono menyatakan, demokrasi hanya akan optimal bila pendapatan per kapita sudah rata rata 6.600 dollar AS per kapita. Adapun Indonesia menurut statistik yang dipakai sebagai dasar Raker Tampaksiring baru berada pada tingkat 1.000 dollar AS dan tahun 2014 ditargetkan 4.500 dollar AS. Dilihat dari paritas daya beli, sebetulnya sebagian besar Tiongkok, terutama kota besar dan daerah pesisir, pendapatan per kapita sudah sekitar 6.000 dollar AS per tahun.

Debat Wen Jiabao-Boediono ini bergulir pada tingkat wacana intelektual global yang tentu saja bergema juga di Indonesia. Sebagian pengagum Orde Baru dengan sinis dan sikap ”I told you so” menyatakan ”nah, betul, kan, kalau rakyat masih miskin mereka tidak butuh demokrasi, tetapi kestabilan dan kemantapan ekonomi”. Sebetulnya apa yang salah dalam reformasi dan demokrasi yang menjadi pilihan sistem kita sejak lengsernya Soeharto, 1998.

Belajar dari India, kita harus meyakini, dalam jangka panjang, demokrasi akan lebih sustainable ketimbang pola otoriter analog dengan Orde Baru. Setelah 32 tahun bangkit di bawah Soeharto ternyata mendadak bangkrut tahun 1998 hingga Indonesia seolah harus mulai dari nol lagi.

Pada hakikatnya sistem demokrasi yang mengandalkan meritokrasi memerlukan kepastian hukum yang didukung transparansi publik dengan informasi berimbang serta perimbangan kekuatan yang setara antara kekuatan yang bersaing secara otonom dan tidak terbajak oleh kartel politik ataupun fragmentasi sub-gang makelar politik yang tidak berwawasan nasional.

Dalam sistem demokrasi mapan, tercapai suatu perimbangan kekuatan antara petahana dan oposisi yang secara integral menghormati dan mengakui serta menempatkan kepentingan nasional, bipartisan, nonpartisan dalam pengambilan putusan yang dilakukan secara fair, rasional, dan obyektif. Juga batasan waktu bisa mencegah absolutisme kekuasaan petahana. Dalam sistem otoritarian yang mengandalkan kepemimpinan seperti Singapura, ketergantungan kepada oknum, figur, serta tokoh karismatis dan individualis sangat dominan. Adapun dalam sistem otoritarian Partai Komunis Tiongkok, oligarki Politbiro Partai menjadi diktator kolektif yang secara sepihak memutuskan apa yang terbaik untuk negara. Mirip dengan Dewan Ayatollah Iran yang menentukan siapa yang bisa maju menjadi caleg dan capres. Amerika Serikat dan Eropa Barat telah mengalami sistem demokrasi dengan persaingan petahana dan oposisi sekitar dua abad sejak AS memperkenalkan republik dan suksesi melalui pemilu menggantikan suksesi yang terkadang berdarah dalam monarki absolut di seluruh dunia dan segala bangsa.

Apakah tingkat keberhasilan Tiongkok selama tiga dasawarsa ini akan mampu bertahan lebih lama dari Soeharto meniru Kim Il Sung ayah dan anak yang terus mengangkangi Korea Utara via kultus individu. Apakah suksesi dengan voting internal Partai Komunis yang menentukan pengaderan kepemimpinan capres dan calon perdana menteri akan terus lancar tanpa gejolak ala Tiananmen atau konfrontasi ala Bangkok, Thailand, sekarang ini.

Barangkali nasionalisme, semangat bersatu padu membangkitkan Tiongkok melalui sukses Olimpiade Beijing 2008 dan Expo Shanghai 2010, bisa jadi landasan integrasi dan integritas elite dan rakyat Tiongkok untuk satu-dua generasi. Juga pembatasan masa jabatan dua periode yang berlaku sejak Jiang Zemin, Zhu Rongji dan Hu Jintao, Wen Jiabao. Sudah disiapkan calon duet baru Xi Jinping dan Li Keqiang dengan metode mengikuti kearifan George Washington. Kita sudah membatasi masa jabatan presiden dan Yudhoyono juga tak akan berperan lagi 2014.

Tantangan bagi elite Indonesia pasca-SBY memasuki Pemilu 2014 adalah apakah demokrasi Indonesia akan bersinar bersama India jadi model pembangunan negara berkembang jadi negara maju sehingga Konsensus Tampaksiring bisa jadi alternatif lain dari The Beijing Consensus. Model China, oligarki politik menaungi pasar bebas. Model Indonesia, Konsensus Tampaksiring, harus percaya diri, asertif bahwa legacy SBY adalah demokrasi hasil perjuangan reformasi. Dalam jangka panjang model Tampaksiring, model demokrasi, akan lebih sustainable dari model otoriter daur ulang Orde Baru Soeharto atau rezim otoritarian model China. Tentunya bila demokrasi itu tak dibajak jadi anarki oleh money politics kartel oligarki ”penguasaha” (pengusaha merangkap penguasa).

Christianto Wibisono Chairman Global Nexus Institute

sumber: kompas.com

"Sri, Kapan Kowe Bali?"

Sri, kapan kowe bali. Kowe lunga ora pamit aku. Jarene neng pasar pamit tuku trasi. Nganti saiki kowe durung bali (Sri, kapan kau kembali/Kau pergi tanpa pamit kepadaku/Katamu kau pergi ke pasar hendak beli terasi/Ternyata sampai kini kau belum kembali).

Itulah bait pertama lagu ”Sri Minggat” ciptaan Sonny Josz. Lagu ini menceritakan seorang lelaki yang ditinggal minggat kekasihnya. Lelaki itu sedih dan meratap, mengapa Sri, kekasihnya, tega meninggalkannya. Ia tak tahu di mana Sri sekarang. Ia hanya bisa melampiaskan rindunya dengan menyanyi: Sri, kapan kau kembali?

”Sri Minggat”, lagu campur sari yang bernada dangdut itu, sangat populer di kampung-kampung dan desa-desa Jawa sekitar empat tahun lalu. Pernah, di suatu malam menjelang perayaan 17 Agustus, penulis ikut melebur bersama sekelompok sopir dan kenek angkutan kota, kuli, pemulung dan nelayan, yang menyanyikan lagu ”Sri Minggat” di tepi Pantai Kenjeran, Surabaya. Dengan tape recorder sederhana, lagu itu diputar berulang kali. Orang-orang kecil itu berjoget mengikutinya.

Di tengah keadaan demikian, ”Sri Minggat” tak lagi terasa sebagai lagu tentang seorang lelaki yang ditinggal kekasihnya. Di sana, ”Sri Minggat” serasa terdengar sebagai jeritan rakyat kecil yang tak pernah merasakan buah kemerdekaan. Maklum, lagu itu terdengar di tengah orang-orang sedang tirakatan menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus.

Rakyat kecil itu seperti ditinggalkan oleh kemerdekaan dan, ketika mereka menyanyikan bait Sri kapan kowe bali, suara mereka seakan bertanya kapan kemerdekaan akan kembali.

Buat orang Jawa, Sri bukan sekadar nama wanita. Sri adalah kultur. Itulah yang termaktub dalam mitos Dewi Sri, dewi kesuburan, ibu petani Jawa.

Tak seperti dewi lain yang lahir dalam kemuliaan, Sri lahir dari kemiskinan dan kesedihan. Seekor naga dari dunia bawah tanah bernama dewa Anta menitikkan air mata. Air mata itu kemudian berubah menjadi telur-telur. Satu telur itu pecah dan darinya lahir putri jelita, Dewi Sri namanya. Ini semua adalah lambang bahwa Sri adalah anak yang dilahirkan dari keprihatinan dan kemiskinan bumi.

Dikotomi kultur-nonkultur

Dalam etnologi, perempuan sering dianggap sebagai ”unsur kultur”, yang berhadapan secara dikotomis dengan lelaki sebagai ”unsur nonkultur”. Manusia memang mempunyai kecenderungan untuk menjadi barbar dan antikultur. Bila demikian, Bumi yang dilambangkan sebagai perempuan jelita akan menjadi korbannya.

Dalam mitos Jawa, itulah yang terjadi ketika Batara Guru, raja dari segala dewa, hendak menyetubuhi Dewi Sri. Dewi Sri tak dapat menghindar dari paksaan itu. Dewi Sri kemudian mati, tetapi kematiannya memberikan kehidupan dan kesuburan bagi para petani. Karena itu, jika sawah dilanda kekeringan dan tanaman tak menghasilkan buah, petani Jawa meminta agar Dewi Sri datang menyuburkan.

Sekarang kesedihan karena kepergian Sri tiba-tiba muncul kembali ketika pada Rabu (5/5) kita dikejutkan oleh pengunduran diri Sri Mulyani. Tak perlu diulang kembali di sini segala puja-puji karena sederet prestasi Menteri Keuangan Indonesia ini. Tak perlu juga dituturkan kembali pro dan kontra atas keterkaitannya atau ketidakterkaitannya dengan kasus Bank Century. Yang jelas, banyak sekali dari kita yang merasa kehilangan karena kepergiannya.

Memang ada alasannya Sri Mulyani pergi: Ia menerima penunjukan dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Akan tetapi, mengapa ia justru pergi saat kita amat membutuhkannya dan saat ia sendiri gerah karena kasus Bank Century yang memojokkannya? Inikah sebuah tanda zaman bagi kultur kita?

Sri Mulyani adalah pejabat negara yang dikenal tegas dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberesan bidang pajak dan pabean. Ia juga memperlihatkan komitmen mendalam untuk memberantas korupsi. Toh, akhirnya ia pergi.

Adakah peristiwa ini boleh ditangkap sebagai tanda krisis, yang dalam kebudayaan Jawa disebut dengan datangnya zaman Kalatidha?

Zaman kebaikan tumbang

Memang dalam Serat Kalatidha karya pujangga Ranggawarsita diramalkan akan datang zaman ketika segala kebaikan akan tumbang. Walau negara memiliki pejabat, pemerintah, dan punggawa yang luar biasa pandai dan bijaksana, segala maksud baik yang diinginkan tak bisa terwujud. Sebaliknya, negara akan terjerumus ke dalam gangguan yang tiada habisnya.

Ing zaman keneng musibat, wong ambeg jatmika kontit: di zaman yang penuh kebatilan, orang yang berbudi baik malah terpental. Itulah salah satu ramalan Serat Kalatidha. Tampak bahwa, jika zaman kacau itu datang, keadaan masyarakat tidak lagi afirmatif terhadap kebaikan dan orang-orang yang berbudi baik.

Itulah krisis zaman. Krisis inilah yang membuat orang-orang bijak tertendang keluar. Memang dalam keadaan seperti ini benak orang-orang bijak dilanda keraguan. Ia ingin tinggal di sini, di negerinya sendiri, tetapi sekaligus ia ingin sejauh-jauhnya pergi dari sini. Mungkin perasaan macam itulah yang melanda Sri Mulyani akhir-akhir ini.

Namun, marilah kita kembali pada lagu ”Sri Minggat” tadi. Lagu itu tidak berakhir dengan ratapan dan kerinduan si lelaki yang ditinggalkan oleh Sri. Lagu itu masih disusul oleh jawaban Sri, mengapa ia pergi: Mas, sepurane wae/Aku minggat, ora pamit kowe/Sepuluh tahun urip karo kowe/Ora bisa nyenengke atiku (Mas, maafkan aku/Aku minggat, tanpa pamit kamu/Sepuluh tahun hidup bersamamu/Tak bisa menyenangkan hatiku).

Sri Mulyani pergi. Adakah itu terjadi karena kita tidak bisa menyenangkan hatinya lagi: Sri, kapan kowe bali?

Sindhunata Wartawan

sumber: kompas.com

Ekonomi RI Tanpa Sri Mulyani

Pada tahun 1961, David McClelland menulis buku terkenal yang berjudul Achieving Society. Di buku itu McClelland mengingatkan, suatu bangsa akan jatuh bila mengandalkan pemimpin-pemimpinnya (baca: menteri atau CEO) berdasarkan motif-motif afiliasi (baca: persekongkolan, kekerabatan, afiliasi politik) atau motif kekuasaan (bagi-bagi kuasa). Sebagai gantinya, bangsa-bangsa harus mulai berorientasi pada achievement (hasil/kinerja).

Riset yang dibukukan itu diterima luas di dunia dan diterapkan di negara-negara maju, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, sampai Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara di Indonesia, orang- orang yang mengejar kinerja kehilangan rumah dan dibiarkan pergi. Itukah yang terjadi dengan Sri Mulyani? Bagaimana masa depan ekonomi Indonesia tanpa mereka?

Korban perubahan

Tak dapat disangkal bahwa negeri ini masih perlu banyak tokoh perubahan. Namun, perubahan selalu datang bersama sahabat-sahabatnya, yaitu resistensi, penyangkalan, dan kemarahan. Hasil yang dicapai para achiever selalu ditertawakan dan mereka diadili, dipersalahkan secara hukum, seperti yang dialami Nicolaus Copernicus di abad ke-16, Giordano Bruno (1600), dan Galilei Galileo (1633) saat memperjuangkan kebenaran.

Sebagian besar change maker diadili oleh bangsanya, dipenjarakan, dirajam, dan dibunuh, seperti Martin Luther King, Abraham Lincoln, Gandhi, dan Munir. Sementara itu di dunia ekonomi, di perusahaan-perusahaan, para pembuat perubahan dicari untuk diberhentikan, seperti yang dialami Rini Soewandi yang dianggap berhasil mengawal Astra Internasional dari krisis (1998). Ia diberhentikan secara tragis sebagai CEO oleh BPPN, padahal media masa memberikan penghargaan sebagai CEO terbaik (Kompas, 9/2/2000).

Pada tahun 2009, masalah serupa dihadapi Ari Soemarno setelah tiga tahun memimpin perubahan yang dianggap berhasil di Pertamina. Dan, tahun ini, kita menyaksikan umpatan-umpatan tidak sedap, bahkan tuntutan hukum terhadap Sri Mulyani. Padahal, di luar negeri ia dianggap sebagai menteri terbaik yang dimiliki dunia dan dalam pertimbangan saat memilihnya sebagai direktur pelaksana, Bank Dunia mengakui keberhasilannya dalam menangani krisis ekonomi, menerapkan reformasi, dan memperoleh respek dari kolega-koleganya dari berbagai penjuru dunia (www.worldbank.org).

Inilah saatnya bagi para politisi Indonesia untuk belajar menerima change maker dan achiever untuk meneruskan karya-karyanya dengan berhenti mengumpat dan mengadili apalagi mengedepankan motif-motif afiliasi dan kekuasaan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, berhentilah menertawakan mereka. Janganlah kita menjadi sok kaya, dengan membuang baju bagus hanya karena satu benangnya terlepas lalu beranggapan seluruh jalinannya terburai.

Sebagai akademisi, sudah lama saya menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negeri ini. Orang berdebat dengan standar yang berbeda-beda dan begitu mudah marah bila kehendaknya tidak dipenuhi. Kita lebih sering menghujat dengan ukuran-ukuran yang tidak masuk akal.

Sudah sering pula disaksikan para ahli kita lebih dihargai di luar daripada di sini. Kita pun beranggapan politisi bisa lebih dipercaya daripada lembaga-lembaga internasional yang menghendaki kinerja. Persoalan yang dihadapi Sri Mulyani Indrawati adalah sama persis dengan anak- anak Indonesia yang gagal bersekolah di sini, tetapi berhasil di luar negeri. Saya sendiri mengalaminya, betapa sulit mendapat nilai bagus di sini, sementara di luar negeri kita sangat dihargai. Kita merasa bodoh di negeri sendiri bukan karena tidak mampu, melainkan karena betapa arogannya para pemimpin.

Ekonomi ke depan

Tentu saja di Indonesia ada banyak ekonom pintar yang siap menggantikan Sri Mulyani. Namun, untuk memimpin ekonomi Indonesia, diperlukan lebih dari sekadar orang pintar. Jujur, bersih, dipercaya dunia internasional, berpikir jauh ke depan, aktif bergerak dan responsif, berani melakukan perubahan dan diterima di dalam kementerian adalah syarat yang tidak mudah dipenuhi.

Indonesia butuh lebih dari sekadar pengumbar syahwat kebencian atau orang yang sekadar pintar bicara. Selama lebih dari sepuluh tahun proses reformasi berlangsung, ekonomi Indonesia telah menjadi pertaruhan berbagai kepentingan. Ekonomi yang seharusnya dibangun dengan fondasi makro-mikro yang seimbang selalu menjadi rebutan di kalangan politisi. Demikian pula kita butuh lebih dari sekadar birokrat yang hanya menjaga sistem. Kita perlu pengambil risiko yang berani menghadapi tantangan perubahan.

Ada kesan saat ini ekonom tengah diperlakukan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Setelah dihujat sebagai neoliberal, ekonom tengah diuji untuk duduk manis di tepi ring dan membiarkan ekonomi diurus oleh para politisi. Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya masa depan ekonomi Indonesia bila ia harus diurus oleh orang-orang yang taat pada maunya para politisi atau politisi yang berpura-pura menjadi ekonom.

Kita harus mulai menghentikan kriminalisasi terhadap para change maker agar orang-orang pintar yang punya keberanian mengawal perubahan dan memajukan perekonomian Indonesia dapat bekerja dengan tenang. Saya yakin Sri Mulyani bukan ”kabur” dari masalah. Seperti Sri Mulyani, banyak orang seperti itu yang saat ini berpikir untuk apa mengurus negara. Bukan karena mereka takut, melainkan semua berpikir, ”Untuk apa membuang-buang waktu percuma.” Ini hanya sebuah zero-sum game.

Tanpa Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tentu akan tetap berjalan. Namun, sebuah kelumpuhan tengah terjadi karena orang- orang pintar memilih cari aman daripada memperjuangkan perubahan. Ekonomi Indonesia berjalan bak perahu kayu tanpa mesin yang mengarungi samudra luas. Tatkala kapal-kapal asing yang dilengkapi alat-alat navigasi modern menari di atas gelombang samudra dengan kekuatan pengetahuan, kita hanya mampu berputar di antara pusaran gelombang tanpa kepastian.

Sri, selamat bergabung di Bank Dunia. Tetaplah bantu negeri ini, seberapa pun perihnya cobaan yang kau alami; karena itulah hukumnya perubahan. Memang perubahan belum tentu menghasilkan pembaruan, tetapi tanpa perubahan tak akan pernah ada pembaruan.

Rhenald Kasali Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia

sumber: kompas

China Juga Merangsek ke Asia Tengah

AS ingin menjadi pemenang supremasi di Asia Tengah. Tujuannya agar AS bisa menancapkan kehadiran militer penopang keberadaan pasukan AS di Afganistan, dekat dengan Asia Tengah. Sebaliknya, Rusia melihat kawasan itu sebagai halaman belakangnya, yang diperlukan sebagai bumper bagi pengaruhnya yang sudah berlangsung berabad-abad.

Namun, di dalam Permainan Besar era modern ini demi meraih pengaruh di Asia Tengah, adalah China yang menjadi kampiun. China mencuri pengaruh kekuatan dua negara penguasa Perang Dingin, sebagaimana dikatakan para analis.

”China telah mencuri kesempatan dengan kesibukan AS di Afganistan serta memanfaatkan kelengahan Rusia yang kini menghadapi kekacauan sektor keuangan akibat krisis global,” kata Alexander Cooley, pakar politik dari Columbia University, New York, AS.

Pada 2009, untuk pertama kali China melakukan perdagangan dengan Asia Tengah, dengan omzet yang melampaui volume perdagangan Rusia-Asia Tengah. Kecenderungannya, transaksi perdagangan China-Asia Tengah akan terus melaju.

”Secara tradisional Rusia merupakan kekuatan yang dominan di kawasan, tapi krisis keuangan telah melemahkan pengaruh Rusia akibat pelemahan kekuatan ekonomi. Saat bersamaan, China melanjutkan sepak terjang dengan melakukan sejumlah kerja sama bisnis,” katanya.

Asia Tengah, terutama yang pernah menjadi bagian dari wilayah Uni Soviet, merupakan kawasan kaya minyak. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Rusia, China, Iran, dan Afganistan.

Kawasan sadar telah menjadi rebutan pengaruh dari negara-negara terkuat di dunia. Pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia (Tsar), Inggris, juga pernah bersaing demi perebutan kekuasaan yang dijuluki The Great Game (Permainan Besar). Para tentara dan mata-mata Rusia serta Inggris berseliweran di Jalur Sutra.

Permainan Besar kini jauh lebih kompleks dari sekadar pertarungan Uni Soviet-Inggris karena ada AS, China, dan Rusia sekaligus. ”Namun, AS hanya tertarik pada satu kepentingan saja di Asia Tengah,” kata Paul Quinn-Judge, analis di Bishkek, Kirgistan, dari sebuah lembaga International Crisis Group.

”Satu kata: Afganistan. Sebagai akibatnya, AS mengeluarkan banyak uang yang bersarang di kantong rezim paling korup dan otoriter di Afganistan. AS melakukan kesalahan besar yang merusak reputasi mereka dalam jangka panjang,” kata Judge.

Saat mempersiapkan invasi ke Afganistan setelah serangan 11 September 2001, pangkalan militer AS di Kirgistan dan Uzbekistan pun terbengkalai. Hampir satu dekade sejak itu, AS kini hanya memiliki Manas Transit Centre di Kirgistan.

Kepentingan nonbisnis

Uzbekistan telah menggusur pangkalan militer AS pada 2005 karena mereka marah kepada AS yang mengkritik kondisi hak asasi manusia di negara itu.

Keberadaan AS di kawasan makin memudar. Hal ini makin mendapatkan tekanan karena Rusia tak menghendaki keberadaan AS di sana. Rusia menilai keberadaan AS di kawasan hanya bertujuan mengepung Rusia sehingga Rusia gencar melemahkan pengaruh AS di kawasan. Rusia pun mengguyur uang untuk merebut hati otoritas di kawasan. Hal ini menjadi proyek penting bagi PM Rusia Vladimir Putin. Dia tak sudi melihat AS memiliki pengaruh besar di kawasan.

Kini AS tidak saja berhadapan dengan Rusia. China juga menabur dana-dana investasi di kawasan tanpa peduli kondisi HAM di kawasan. Bahkan, untuk memperkuat pengaruhnya, Pemerintah China meminjamkan miliaran dollar AS ke sejumlah pemerintahan di Asia Tengah.

China berkepentingan dengan pasokan energi dari kawasan, yang kaya sumber daya mineral, seperti Kazakstan dan Turkmenistan. Pada Desember 2009, China National Petroleum Company (CNPC) memenangi hak eksplorasi minyak di Turkmenistan, terutama di ladang minyak Yolotan Selatan, pemilik gas dengan kualitas terbaik di dunia.

China juga aktif menjajaki investasi untuk pertambangan uranium di Kazakstan, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tengah.

China juga telah membangun jalan-jalan dengan konstruksi modern. Jalan-jalan itu akan dipakai untuk mengekspor barang-barang China ke Kirgistan, Tajikistan, dan ke sejumlah negara lain di kawasan.

Lebih jauh dari itu, China tidak saja ingin mengamankan kepentingan bisnis di kawasan. China juga berkepentingan menjadikan kawasan sebagai sahabat, yakni untuk meredam kebencian Muslim dari kawasan pada China, yang dikecam keras oleh dunia dengan kondisi HAM yang buruk di Xinjiang, sebuah provinsi di China barat yang bertetangga langsung dengan Asia Tengah.

Kazakstan, Kirgistan, dan Tajikistan berbatasan langsung dengan Xinjiang, asal nenek moyang Muslim Uighur, berbahasa Turki. ”China ingin kawasan itu stabil demi mengamankan dirinya, khususnya Xinjiang,” kata Cooley. Taktik China seperti pepatah, sekali mengayuh dua atau pulau terlampaui. (AFP/MON)

sumber: kompas

Dilema Holocaust

”Remember only that I was innocent and just like you, mortal on that day, I too, had had face marked by rage, by pity and joy, quite simple, a human face....”

Testimoni Benyamin Fondone itu terbaca di sudut testimoni Museum Holocaust Yad Vashem di Jerusalem. Ia adalah satu dari sekitar enam juta warga Yahudi Eropa, termasuk 1,5 juta anak-anak yang tewas di kamp pembantaian Auschwitz, Jerman, tahun 1944.

Museum yang dibuka tahun 2005 itu semula adalah bangunan untuk memperingati korban pembunuhan masif dan sistematis dari Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler, tahun 1940-1945.

Museum itu berbentuk seperti prisma berstruktur segitiga yang seperti menembus gunung, dengan kedua ujungnya menengadah ke langit terbuka. Luasnya sekitar 45 hektar. Rutenya menurun ke bawah dari jalur pusat. Setiap sisinya seperti ”bab” dalam buku yang mengisahkan secara kronologis peristiwa Holocaust; kekejian yang disebut para ahli sebagai titik balik sejarah bangsa Yahudi dan sejarah kemanusiaan pada umumnya. Holocaust menjadi istilah khusus terkait peristiwa itu.

Sistem pendataan yang canggih merekam sekitar 3,6 juta nama korban. Pusat data juga menyimpan sekitar 125 juta halaman dokumentasi, 370.000 foto, 100.000 lebih video, audio, dan testimoni tertulis, lebih dari 117.000 judul buku dan ribuan jurnal.

Seluruh proses pembantaian direkam dalam penuturan ulang para korban dan survivor, disertai sejumlah besar bukti, seperti sisa sepatu, sisa baju terakhir dipakai, sisa ribuan buku yang dibakar, mainan anak, dan botol susu.

Merayakan hidup

Warga Yahudi di Eropa adalah korban terbesar daripada korban non-Yahudi Eropa yang menjadi target kebencian, seperti etnik Poles (etnik minoritas Ukraina dan Belarusia di Polandia), penganut agama Roma Katolik serta aliran politik yang tak sejalan dengan Nazi, kaum cacat fisik dan mental, kaum homoseksual, dan lain-lain. Jumlah korban diperkirakan lebih dari 11 juta orang.

”Korban dimandikan, diberi pakaian bagus, dijamu sambil mendengarkan musik klasik terbaik, baru dimasukkan ke ruang gas beracun atau digiring ke kursi listrik,” jelas Estee Yaari, pemandu di museum itu.

”Yang lolos tak bisa bertahan karena seluruh akses hidup ditutup,” ia menyambung, ketika kami tiba di depan foto tua orang-orang dengan tubuh berbalut tulang, berselimut baju musim dingin yang lapuk.

Kisah-kisah itu ditulis ulang oleh para survivor, seperti Primo Levi, Elie Wiesel. Ratusan buku tentang penderitaan, kemarahan, pembalasan, tetapi terutama tentang pelupaan, pengampunan, dan keikhlasan. Teori yang terus berkembang tentang memori dan masa lalu banyak didasari peristiwa itu.

Ada beberapa tokoh pencipta landmark di dunia ilmu pengetahuan dan filsafat yang lolos, seperti Albert Einstein, Sigmund Freud, Walter Benjamin, dan Herbert Mercuse.

”Museum ini menjadi pendidikan bagi generasi muda dan pengunjung terkait sejarah, isu moral dan dilema Holocaust,” lanjut Estee Yaari, disambung Roley Horowitz, pemandu wisata, ”Tujuannya merayakan kehidupan, bukan kematian, mempromosikan perdamaian, bukan kebencian. Holocaust cukup sekali terjadi. Tidak lagi….”

politik

Holocaust meninggalkan persoalan penuh dilema politik dan psikologis bagi Israel. Peristiwa keji yang sudah berlalu lebih dari 60 tahun itu bak hantu yang membayangi sejak tahun 1948 dan terus hidup di dalam ingatan sebagai bangsa.

Menurut Colin Chapman dalam Jurnal Perdamaian New Route (2001), mimpi ”tanah terjanji” bangsa yang terdiaspora lebih dari 2.000 tahun itu muncul 50 tahun sebelum Hitler-Nazi mengambil ”Solusi Akhir bagi Masalah Yahudi”. Holocaust meningkatkan arus pengungsi ke wilayah Palestina.

Ibu dari Wakil Perdana Menteri Israel, Moshe Yaalon, misalnya, adalah survivor dari Polandia yang tiba di tanah itu tahun 1946. Yaalon dituduh terlibat tindakan kriminal perang dalam pembunuhan pemimpin Hamas, Salah Shahade, di kota Gaza dan tewasnya 14 penduduk sipil Palestina, tahun 2002.

Seperti dikemukakan berbagai sumber—yang tampaknya menegasikan kelompok Yahudi anti-Zionis, tergabung dalam Organisasi Naturei Karta International—semua orang Yahudi menghendaki negara Yahudi di wilayah itu. Namun, hak itu ditolak, khususnya oleh mereka yang menghendaki Timur Tengah menjadi wilayah Arab.

”Enam juta orang Yahudi dibunuh dalam Holocaust,” ujarnya. ”Kemudian dukungan Iran terhadap Hamas dan penolakan Iran atas Israel. Semua ini adalah ancaman. Kami sangat serius memperhitungkan hal ini,” ujar Ehud Yaari, kolumnis masalah Timur Tengah, di Jerusalem (24/2), seraya memapar peta geopolitik di wilayah itu.

Pernyataan Yaari itu menjawab pertanyaan mengapa Israel sangat keras dengan soal keamanan. Tindakan agresif Israel juga bisa dibaca sebagai proyeksi kekhawatiran berlebihan akan kemungkinan terulangnya Holocaust.

Ancaman kekerasan memang terus terjadi terhadap warga sipil Israel. ”Anak-anak terus mengalami trauma,” ujar Noam Bedeim (25/2).

Direktur Media Center, Sderot, tersebut memperlihatkan tumpukan bangkai roket yang ditembakkan ke kota berpenduduk sekitar 20.000 jiwa itu, sejak enam tahun lalu. Letak Sderot hanya sekitar 3,5 kilometer dari perbatasan Gaza. Gerald Steinberg dari NGO Monitor menunjuk lokasi bom bunuh diri di jalanan di Jerusalem.

”Tetapi apakah mereka mengungkap tindakan tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza?” tanya seorang pengusaha Israel yang enggan disebut namanya.

Saling curiga

Sementara itu, negara-negara Arab—yang menolak Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mengenai pembagian wilayah itu menjadi dua negara, menyusul perang tahun enam hari tahun 1967, setelah Israel ”menganeksasi” Jerusalem Timur—menilai, Holocaust dijadikan semacam senjata psikologis untuk terus mendukung Zionis.

”Pertikaian Palestina-Israel adalah konflik wilayah yang terus dirangsek Israel. Ini konflik teritorial, bukan konflik agama,” tegas Ziad Abu Ziyaad, Menteri Luar Negeri untuk Urusan Jerusalem, Otoritas Palestina (1998-2002) di Jerusalem.

Palestina juga punya alasan untuk terus khawatir karena kekuatan superior Israel. Dalam bahasa Abu Ziyaad, Palestina adalah subyek ketidakadilan berganda; keterusiran dan keterpecahan di satu sisi, ketertindasan dan perampasan tanah di sisi lain.

Setelah Resolusi Pemisahan PBB tahun 1948, Israel menguasai hampir 50 persen tanah Palestina. Namun, Israel terus mencabik-cabik wilayah Palestina, membuat warga Palestina tercerai-berai, bahkan di satu wilayah Palestina.

”Lihat saja tembok ini,” ujar Monjed Jadous (25/2). Warga Palestina di Betlehem memperlihatkan tembok pemisah setinggi 4 meter, antara kamp Aida Centre yang menampung 30.000 pengungsi dan kawasan hotel bertaraf internasional. Betlehem dikembalikan kepada Otoritas Nasional Palestina oleh Israel tahun 1995.

Pertarungan identitas

Setelah perang tahun 1967, Israel tegas menyatakan diri sebagai Negara Yahudi. ”Padahal, 20 persen warganya adalah orang Palestina,” ujar Wakil Menteri Ekonomi Nasional Palestina Naser A Tahboub (27/2).

Persoalannya, ”Yudaisme bukan hanya soal agama, tetapi juga bangsa,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Danny Ayalon (23/2). ”Dan terutama identitas kolektif, yang seluruhnya terkait dengan tanah,” tegas Rabbi David Rossen (23/2).

Dengan menyatakan Negara Yahudi, diskriminasi terhadap warga non-Yahudi tak bisa dihindari. ”Kami sangat merasakannya,” ujar Huwaida Array (37) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Identitas dan nasionalisme Palestina, menurut Chapman (2001), berakar pada kebangkitan Arab awal tahun 1840-an. Mereka mengklaim berada di wilayah itu lebih dari 1.400 tahun. Mereka mengakui percampuran ras, tetapi tak pernah menikmati kemerdekaan sebagai bangsa karena terus dijajah kerajaan-kerajaan besar, seperti Arab, Ottoman, dan Inggris. Bahasa dan kebudayaannya berakar pada budaya Arab.

Huwaida Array adalah Ketua Free Gaza Movement, yang menggalang dukungan internasional untuk membebaskan Gaza setelah semua akses masuk dikunci Israel sejak tiga tahun lalu. Ia warga Palestina non-Muslim yang mengikuti orangtuanya bermigrasi ke Amerika Serikat 30 tahun lalu.

Soal identitas tampaknya menjadi ganjalan serius upaya perdamaian di wilayah itu. Identitas Yahudi akan senantiasa berhadapan dengan identitas Arab kalau masalah teritorial tak terselesaikan.

”Negara Palestina akan menerima orang Yahudi sebagai warga negara,” ujar Abu Ziyaad. Namun, menurut Ehud Yaari, ”Tak ada imbauan tentang Palestina sebagai negara sebelum tahun 1967.”

Seluruh karut-marut ini membuat prospek cerah solusi perdamaian Israel-Palestina, Yahudi dan Arab, sangat rumit, setidaknya dalam satu generasi ini. Itu pula yang diyakini koresponden The Australian di Timur Tengah, John Lyons. (MH)

sumber: kompas.com

Masa Depan Teknokrat Kita

Kasus Bank Century hampir tidak mungkin terbayangkan dalam masa rezim Orde Baru. Kecuali menjelang keruntuhannya pada tahun 1998, seluruh tindakan kebijakan ekonomi yang diluncurkan pada masa rezim itu berkuasa hampir tidak memiliki gaung politik.

Kebijakan anggaran berimbang yang menggantikan kebijakan anggaran defisit, beberapa tindakan devaluasi mata uang rupiah, penanganan kasus Pertamina dan juga kebijakan pengetatan ikat pinggang pada pertengahan 1980-an adalah beberapa contoh peluncuran kebijakan ekonomi yang berjalan mulus tanpa guncangan politik berarti. Situasi seperti ini tampaknya telah menjadi suatu ”kemewahan” dalam satu dasawarsa terakhir.

Teknokrasi vs demokrasi

Dalam salah satu tulisannya, Indonesia Since The 1960s: Crises and Reforms (1994), Iwan J Azis telah mengidentifikasikan salah satu sebab mengapa Orde Baru memiliki kapasitas untuk meluncurkan kebijakan ekonomi tanpa gejolak politik itu. Ekonom Indonesia yang kini bermukim di Amerika Serikat itu secara gamblang menyebutkan tidak adanya faktor checks and balances sebagai sebab fundamental mengapa seluruh kebijakan ini dapat berjalan lancar.

Dengan tidak adanya pertarungan di antara kekuatan politik dan kompetisi di antara lembaga-lembaga negara, Soeharto pada masa itu telah menjadi the sole checker dan sekaligus the balancer. Di bawah format politik seperti ini pulalah seluruh teknokrat, yang umumnya dari kelompok Widjojo Nitisastro, yang diistilahkan dengan sinis sebagai ”Mafia Berkley” itu, bekerja dan mendapatkan suatu ”jalan bebas hambatan” untuk melakukan kebijakan pembaruan ekonomi.

Analisis yang mirip dengan itu juga dikemukakan oleh Boediono dalam tulisannya di Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol 41 No 3, 2005. Boediono, yang kini Wakil Presiden, menyebutkan dengan terus terang bahwa kredibilitas dan kekuatan strategi Orde Baru dalam meluncurkan kebijakan ekonominya tidak berasal dari petunjuk-petunjuk umum tentang apa yang akan dilakukan pemerintah seperti yang termuat dalam tumpukan tebal dokumen Repelita.

Menurut Boediono, kredibilitas dan kekuatan strategi Orba justru terletak dari tindakan nyata yang dilakukan rezim sesuai yang disarankan dan dimonitor teknokrat. Ringkasnya, teknokrat bekerja sepenuhnya di bawah payung protektif Presiden.

Yang lalu menarik dipertanyakan adalah apakah demokrasi yang tengah kita bangun satu dasawarsa terakhir ini telah menutup jalan bagi para teknokrat untuk berperan dalam pembaruan kebijakan ekonomi? Bukankah dengan berubahnya format politik negeri ini, teknokrat tidak lagi leluasa untuk melakukan pembaruan ekonomi? Bagi sekelompok orang, jawaban terhadap pertanyaan ini hampir dapat dipastikan.

Kelompok ini akan menyatakan bahwa ”kemewahan” untuk mendapatkan ”jalan bebas hambatan” telah tertutup. Argumennya adalah dengan mempertentangkan watak teknokrat dan politisi. Secara filosofis, watak teknokrat disebutkan bekerja atas dasar asas kemampuan spesialisasi teknis, sedangkan politisi bekerja atas dasar kemampuan memuaskan para pendukung politiknya. Jika teknokrat sangat nyaman bekerja dalam teknokrasi, politisi sangat bergembira bekerja dalam alam demokrasi.

Jika teknokrasi cenderung membatasi akses jumlah aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan, demokrasi cenderung memperluas sebanyak mungkin pelibatan aktor-aktor politik.

Bertumpu pada argumen teknokrasi versus demokrasi seperti ini suatu hipotesis kemudian dibangun untuk menjelaskan kesulitan politik yang kini dihadapi Boediono dan Sri Mulyani. Hipotesis itu intinya adalah bahwa kedua tokoh ini, yang merepresentasikan peran teknokrat, merupakan ”korban” dari demokrasi. Atas dasar hipotesis ini pula dibuat suatu proyeksi bahwa teknokrat, jika berada dalam kabinet, akan tetap menjadi titik lemah (soft belly) dari pertarungan politik yang ada sekarang dan pada masa depan. Alasannya adalah teknokrat tidak memiliki basis politik yang kuat di partai dan lembaga legislatif sehingga jika berada dalam kabinet akan tetap menjadi sasaran empuk atau merupakan tindakan ”bunuh diri” dari kompetisi politik yang ada.

Kepemimpinan politik

Apakah demikian halnya? Penulis tidak sepakat sepenuhnya menganut pandangan seperti ini. Ada dua keberatan utama yang penulis ajukan. Alasan pertama adalah alasan normatif. Hipotesis seperti ini dapat membujuk sekaligus menjebak kita untuk menyimpulkan bahwa pembaruan ekonomi hanya dapat dijalankan oleh teknokrat jika demokrasi ”dimatikan” dan kita kembali pada format politik Orba. Alasan kedua terkait dengan alasan empiris. Hipotesis teknokrasi versus demokrasi ini memiliki keterbatasan untuk menjelaskan pembaruan ekonomi India (yang juga bekerja di bawah format politik demokrasi) dalam dua dasawarsa terakhir melalui kehadiran tokoh, seperti Manmohan Singh.

Dengan latar belakang seperti ekonom lainnya di Indonesia, Manmohan Singh, alumnus Oxford dan Cambridge itu, ditunjuk sebagai menteri keuangan di bawah kepemimpinan Narasimha Rao pada awal 1990-an. Kini, tokoh itu bahkan sudah sekitar satu dasawarsa jadi Perdana Menteri India. Tanpa perlu mematikan demokrasi, India telah melanjutkan reformasi ekonomi yang telah diluncurkan sejak 1990-an dan yang jadi salah satu faktor untuk menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi India cukup mengesankan.

Kasus Manmohan ini menyampaikan pesan bahwa para teknokrat dapat bekerja secara efektif dalam format politik demokrasi. Karena itu, masalahnya barangkali bukan di demokrasi, tetapi mungkin terletak pada dua faktor. Pertama, kepemimpinan politik. Ketika sebagai menkeu, Manmohan Singh meluncurkan reformasi ekonominya, kritikan luar biasa juga terjadi. Namun, Narasimha Rao sebagai PM ketika itu secara tegas memberikan proteksi bagi Manmohan Singh.

Dukungan tak sekadar melalui wacana dan pernyataan pidato, tetapi juga tindakan nyata para pemimpin partai Kongres lain. Dengan kata lain, Manmohan tak ditinggalkan sendiri saat menghadapi tekanan dari kelompok oposisi, apalagi dijadikan ”korban” pertarungan politik.

Faktor kedua, terkait cara pandang teknokrat itu sendiri terhadap politik. Manmohan tidak antipolitik. Ia menyadari benar, setiap kebijakan pembaruan ekonomi dalam format politik demokrasi harus mendapatkan dukungan politik. Karena itu, walaupun memiliki latar belakang sebagai teknokrat, ia punya dukungan politik kuat dari partai Kongres. Di samping sebagai teknokrat, Manmohan sesungguhnya juga adalah seorang politisi.

Dua faktor ini barangkali perlu disorot untuk melihat kesulitan politik yang kini dihadapi Boediono dan Sri Mulyani. Tentang faktor kepemimpinan, misalnya, Boediono dalam tulisan di jurnal BIES itu menyatakan betapa pentingnya sikap ketegasan seorang Presiden dalam melindungi tim pembuat kebijakan ekonomi di pemerintahan. Namun, sayang sekali ia tidak menyebutkan tentang perlunya juga seorang ekonom untuk tidak hanya menjadi teknokrat, tetapi juga sebagai seorang politisi seperti yang telah dan sedang dilakukan oleh Manmohan Singh di India.

MAKMUR KELIAT Pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI

sumber: kompas.com

Sembilan Ketidak-otentikan Yudhoyono

Mengapa dalam beberapa bulan terakhir dinamika politik Indonesia berkembang dengan begitu mencemaskan? Beberapa kasus, seperti kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah) serta Bank Century, tak terkelola secara layak.

Ada banyak faktor yang terlibat dan ada banyak kemungkinan jawaban atas pertanyaan itu. Namun, salah satu faktor yang berperan besar adalah absennya kepemimpinan kuat yang mampu menyelesaikan segenap urusan dengan tegas dan lekas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini tampil secara kurang meyakinkan. Sekalipun bukan penentu semua hal, Presiden berperan membuat sejumlah kasus berkembang menjadi meriam liar yang mengancam kita.

Sebagai warga negara yang berhak memiliki harapan kepada pejabat publik setingkat Presiden, saya menyaksikan Yudhoyono terancam oleh krisis kepemimpinan dan krisis otentisitas. Keduanya saling sokong membangun postur politik Presiden yang kurang meyakinkan.

Popularitas dan etika

Ada setidaknya sembilan ketidak-otentikan Yudhoyono. Pertama, pada awal masa kerjanya (2004), Yudhoyono menegaskan, ”Saya tak peduli pada soal popularitas.” Nyatanya, ia amat sangat peduli pada popularitas sepanjang kepemimpinannya. Untuk kebijakan tak populer, sekalipun sangat diperlukan secara teknokratis, ia cenderung membiarkan Wakil Presiden M Jusuf Kalla maju pasang badan. Untuk kebijakan populer, ia lekas-lekas memasang badannya sendiri.

Kedua, di tengah ramainya rapat Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Yudhoyono menyatakan, ”Demokrasi memerlukan kesantunan.” Nyatanya, ia biarkan ketidaksantunan dilakukan secara permanen oleh politisi partainya sendiri, Partai Demokrat, seperti diperlihatkan Ruhut Sitompul. Padahal, kendali atas partai itu hampir sepenuhnya ada di tangan Yudhoyono.

Ketiga, menghadapi berbagai tantangan terhadap pemerintahannya, ia kerap menegaskan bahwa ia tak perlu reaktif terhadap para pengkritiknya. Nyatanya, ia sangat reaktif dalam banyak kasus. Presiden Yudhoyono kerap merespons secara kurang matang berbagai persoalan.

Keempat, Yudhoyono kerap mengajak masyarakat untuk bersandar pada etika. Nyatanya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ia kerap melakukan pelanggaran etika yang sangat elementer, terutama dengan membiarkan pejabat di bawah kewenangannya untuk bertanggung jawab atas kebijakan eksekutif yang pembuatannya jelas-jelas melibatkan kewenangan dan tanggung jawab presiden. Dalam kasus Bank Century, pidato Yudhoyono selepas Rapat Paripurna DPR yang menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab adalah sebuah sikap tegas yang kasip.

Mafia peradilan

Kelima, di tengah maraknya kasus Bibit-Chandra, Presiden menyerukan, ”Ganyang mafia peradilan!” Nyatanya, ia tak melakukan langkah sigap dan tegas selepas terungkapnya mafia peradilan melalui penayangan rekaman percakapan pengusaha Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Bahkan, ketika namanya beberapa kali disebut dalam percakapan itu, ia bergeming, seolah-olah memandang itu bukan persoalan.

Keenam, masih segar dalam ingatan kita, Yudhoyono menangis mendengar laporan wakil korban luapan lumpur Sidoardjo. Nyatanya, ia tak membuat langkah yang tegas dan lekas untuk menyelesaikan kasus luapan lumpur ini.

Ketujuh, Yudhoyono kerap menandaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya adalah langkah yang matang, penuh pertimbangan, terukur, dan saksama. Nyatanya, ia senang berputar-putar seperti orang tersesat serta terkesan ragu-ragu dan lamban. Contoh paling krusial dan aktual soal ketidakmatangan langkahnya adalah ketika kantor kepresidenan mempermalukan Presiden secara tandas dalam kasus batalnya pelantikan dua wakil menteri (Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris). Sementara penanganan kasus Bibit-Chandra dan Bank Century menggarisbawahi keragu-raguan dan kelambanannya.

Kedelapan, Yudhoyono kerap menyebut perlunya pemerintahan yang bekerja secara profesional berbasiskan kompetensi. Nyatanya, Kabinet Indonesia Bersatu II—sebagaimana dikritik banyak sekali kalangan—gagal mencerminkan itu.

Kesembilan, Susilo Bambang Yudhoyono kerap menyebutkan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu agenda kerja yang hendak ia prioritaskan dan segerakan dalam termin kedua pemerintahannya. Nyatanya, ia menjadi Presiden Indonesia Era Reformasi yang paling ”sukses” menambunkan birokrasi pemerintahan. Bagaimana publik bisa berharap lebih jauh jika agenda reformasi birokrasi yang elementer ini saja gagal diwujudkannya?

Itulah catatan saya. Boleh jadi Anda bertanya mengapa saya seperti tukang keluh berhadapan dengan Presiden; mengapa saya senang benar mengkritik Yudhoyono. Saya mengkritik Yudhoyono bukan lantaran membencinya, melainkan lantaran ia Presiden saya.

Yudhoyono adalah seorang pejabat publik. Sebagai bagian dari publik, saya berhak untuk berharap kepadanya. Adalah tugas saya untuk membantunya dengan mengingatkan hal-hal yang belum tercapai. Sebab, di sekeliling Yudhoyono sudah terlampau banyak orang yang terus-menerus mencatat dan melaporkan (hanya) keberhasilannya.

EEP SAEFULLOH FATAH, CEO Polmark Indonesia, Political Marketing Consulting

sumber: kompas.com